Hutang Pemerintah Tembus angka Rp.3000,00 Triliun, KAU: APBN Bisa Hancur

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat gemar berutang. Saking gemarnya berutang, dalam satu bulan terakhir, utang pemerintah naik Rp53,5 triliun.

Berdasarkan data di Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per Oktober 2015 utang pemerintah tercatat Rp3.021,30 triliun. Per November 2015, utang pemerintah meningkat menjadi Rp3.074,82 triliun.

Jika pakai dolar, selama satu bulan utang pemerintah naik sekitar 600 juta dolar AS. Pada Oktober 2015 utang pemerintah tercatat 221,52 miliar dolar AS. Sedangkan pada November 2015 menjadi 222,17 miliar dolar AS.

Penyumbang utang terbesar adalah Surat Berharga Negara (SBN). Sampai November 2015, pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp2.329,15 triliun. Padahal, pada Oktober jumlahnya baru Rp2.291,79 triliun. Angka ini jauh berbeda dengan posisi Desember 2014 yang hanya 1.93,22 triliun.

Sedangkan utang pinjaman luar negeri kini berjumlah Rp745,67 triliun. angka ini naik Rp 16 triliun dari posisi Oktober 2015 yaitu Rp729,51 triliun. Angka itu juga melonjak jauh dari posisi Desember 2014 yang hanya Rp673,71 triliun.

Jumlah utangan yang membengkak itu berasal dari berbagai pihak. Dari luar negeri tercatat ada enam pihak yang rajin memberikan utang. Bank Dunia menempati urutan pertama. Sampai November 2015 Bank Dunia sudah menggelontorkan utang untuk pemerintah sebesar Rp221,07 triliun.

Jepang ada di posisi dua. Sampai November 2015, negeri matahari terbit itu sudah mengucurkan pinjaman sebesar Rp216,02 triliun. Ini karena banyak proyek infrastruktur didanai Jepang.

Posisi tiga ditempati Bank Pembangunan Asia (ADB) yang sudah mengucurkan utang untuk pemerintah sebesar sebesar Rp120,55 triliun. Perancis ada di posisi empat dengan jumlah utangan yang dikucurkan sebesar Rp24,62 triliun. Posisi lima ditempati Jerman dengan total pemberian uang sebesar Rp20,32 triliun. Bank Pembangunan Negara-negara Islam (IDB) berada di posisi enam dengan jumlah pemberian utang sebesar Rp8,63 triliun. 

Selain rajin menambah utang, pemerintah tercatat juga mencicil utang lama. Sepanjang Januari sampai November 2015, pemerintah sudah merogoh kocek sebesar Rp356,513 triliun untuk menyicil pokok pinjaman dan bunga utang.

APBN Bisa Hancur

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan sangat miris dengan kedoyanan rezim Jokowi menambah utang. Dia khawatir karena kebiasaan pemerintah menambah utang membuat ruang fiskal APBN untuk pembangunan semakin kecil.

"Lihat saja, cicilan pokok dan bunga yang harus kita bayarkan tiap tahunnya begitu besar. Jadi, penambahan utang ini nyaris tidak ada manfaatnya bagi pembangunan. Semakin tambah utang maka semakin besar cicilan yang harus dibayarkan, sehingga alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan semakin kecil," kata Dani seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Selasa (22/12/2015).

Dani agak kesal karena pemerintah terlihat tidak memiliki sensitifitas atas kondisi itu. Yang dipikirkan pemerintah hanya kondisi saat ini. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya untuk membayar utang dan bunga tidak dipikirkan.

"Sekarang memang jumlah utang yang ditarik lebih besar dari cicilan yang harus dibayar. Tapi kan kita tidak bisa terus menggunakan strategi itu. Tahun-tahun berikutnya akan banyak sekali beban yang harus dibayar. Kalau seperti ini terus, APBN kita akan semakin hancur," tandasnya.

Share this post