RI akan Ambil Sikap Tegas karena Negosiasi Alot,

Jakarta, Paris: Ada kesenjangan antara pernyataan kepala negara pada hari pertama Leaders Event KTT Perubahan Iklim dengan perkembangan negosiasi para delegasi. Para kepala negara sepakat mengedepankan kepentingan bersama, tapi yang terjadi para delegasi justru mempertahankan posisi masing-masing. "Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah isu adaptasi. Sebagian negara maju beranggapan isu adaptasi adalah isu domestik/local, sedangkan menurut negara berkembang pada umumnya, isu ini seharusnya adalah isu global," ujar Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar di kantor delegasi RI di Paris, Prancis (5/12/2015). Sulitnya kesepakatan dicapai, utamanya terkait meliputi masalah penyediaan (provision), mobilisasi pendanaannya dan posisi baik pihak pemberi maupun penerima. Indonesia berencana mengambil sikap tegas dalam High Level Segment yang merupakan forum para menteri untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia memperjuangkan pendanaan untuk perubahan iklim berada di luar (on-top) ODA (Official Development Assistance). Berkembang wacana selain dana publik, akan dibangun juga mekanisme dana yang berasal dari swasta. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin mengatakan isu lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah isu transparansi soal komitmen masing-masing negara dalam menerapkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions). "Negara-negara berkembang perli dibantu dalam hal capacity building untuk meningkatkan kemampuannya mencapai apa yang disebut unified transparency framework (persamaan kerangka tranparansi)," ujar Nur. K Kerangka legal pun kesepakatan belum terwujud. Sebagian besar negara berkembang menginginkan agar negara maju memegang prinsip punitive atau bisa disanksi apabila tidak memenuhi target. "Namun mayoritas negara maju menginginkan sifatnya fasilitatif," tambah Nur. (Rosalia Arlusi) LHE

Share this post